HAKIKAT KEBIJAKAN RETRIBUSI PASAR
DI KOTA JAMBI


ABSTRAKSI
HAKEKAT SEBUAH KEBIJAKAN PUBLIK
ADALAH HARUS MENGUNTUNGKAN ATAU MEMBERI
MANFAAT BAGI BANYAK ORANG DAN MENEKAN RISIKO
SEMINIMAL MUNGKIN. MEMANG TIDAK ADA SEBUAH KEBIJAKAN
YANG AKAN MEMUASKAN SEMUA ORANG, TETAPI YANG PASTI HARUS
MEMBERIKAN MANFAAT ATAU NILAI BAGI BANYAK ORANG.
PENGERTIAN BANYAK ORANG BUKANLAH DIDASARKAN
PADA MAYORITAS DAN MINORITAS, KARENA
KEBIJAKAN ITU SENDIRI TIDAK BOLEH
DISKRIMINATIF.


I.HAKIKAT KEBIJAKAN BIDANG PAJAK / RETRIBUSI PASAR

1.POLICY DEMAND ( TUNTUTAN KEBIJAKAN )

a.UTK MENINGKATAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH, TERDIRI : PAJAK DAERAH, HASIL RETRIBUSI DAERAH, HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH & HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH LAINNYA YG DIPISAHKAN DLL PAD YG SAH. HAL TSB SESUAI DENGAN MAKSUD DARI UU RI NO. 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH.

b.PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEBAGAI SALAH SATU INDIKATOR ATAU KRITERIA UNTUK MENGURANGI KETERGANTUNGAN SUATU DAERAH KEPADA PUSAT. PADA PRINSIPNYA SEMAKIN BESAR PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KEPADA APBD AKAN MENUNJUKKAN SEMAKIN KECIL KETERGANTUNGAN DAERAH KEPADA PUSAT SESUAI DG AMANAT UU RI NO. 34 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

c.DLM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN KPD PENGGUNA FASILITAS PASAR, MAKA SETIAP PEMAKAIAN TEMPAT USAHA/BERJUALAN DI PASAR-PASAR YANG DIKELOLA PEMERINTAH DAERAH ATAU TEMPAT LAIN YANG DIIZINKAN DIKENAKAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PASAR.

PENGERTIAN
a.RETRIBUSI PASAR ADALAH PUNGUTAN SEBAGAI PEMBAYARAN ATAS PEMANFAATAN FASILITAS PASAR.
b.WAJIB RETRIBUSI ADALAH ORANG PRIBADI / BADAN YG MENURUT UU DIWAJIBKAN UTK MELAKUKAN PEMBAYARAN RETRIBUSI SEDANGKAN.
c.SUBJEK RETRIBUSI ADALAH ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG MEMPEROLEH PELAYANAN PEMANFAATAN FASILITAS PASAR SEBAGAI WAJIB RETRIBUSI.

2.POLICY DECISION ( KEPUTUSAN KEBIJAKAN )

PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH MERUPAKAN SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN DAERAH YG PENTING GUNA MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH & PEMBANGUNAN DAERAH UTK MEMANTAPKAN OTONOMI DAERAH YG LUAS, NYATA DAN BERTANGGUNGJAWAB.
MAKA PEMERINTAH MENGELUARKAN UU RI NO. 34 TAHUN 2000 TTG PERUBAHAN ATAS UU RI NO. 18 TAHUN 1997 TTG PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH.

3.POLICY STATEMENS ( PERNYATAAN KEBIJAKAN )

a.DASAR UU RI NO. 34 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
b.PEMERINTAH KOTA JAMBI MENGELUARKAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 09 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PASAR. PERNYATAAN KEBIJAKAN YANG TERKANDUNG DALAM PERDA TERSEBUT ADALAH UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA PENGGUNA FASILITAS PASAR, MAKA SETIAP PEMAKAIAN TEMPAT USAHA/BERJUALAN DI PASAR-PASAR YANG DIKELOLA PEMERINTAH DAERAH ATAU TEMPAT LAIN YANG DIIZINKAN DIKENAKAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PASAR.

4.POLICY OUTPUT ( KELUARAN KEBIJAKAN )

DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERSEBUT TIDAK BOLEH DISKRIMINATIF KEPADA PEDAGANG TERTENTU, NAMUN HARUS DILAKSANKAN SECARA ADIL DAN MERATA SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU. ADAPUN TARIF YANG DIKENAKAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

a.PEMAKAIAN LOS :
1) PASAR KELAS I ………………………………..... RP. 2.000,- / HARI
2) PASAR KELAS II ……………………………….... RP. 1.500,- / HARI
3) PASAR KELAS III ………………………………... RP. 1.000,- / HARI
4) PASAR KELAS IV ……………………………...... RP. 750,- / HARI
5) PASAR KELAS V ……………………………….… RP. 500,- / HARI

bPEMAKAIAN PELATARAN :
UKURAN 1 M2 ......................................... RP. 1000,-/ HARI

c.PASAR BEDUK :
UKURAN 1,5 X 2 M ……………………….…........RP.100.000,- /KAV /
PENYELENGGARAAN

d. PEMAKAIAN FASILITAS :
1) PAYUNG MEJA ....................................... RP. 1.500,-/ HARI
2) MEJA .................................................... RP. 1.500,-/ HARI

e.WC UMUM/MCK :
1) MANDI ................................................. RP. 1.500,-/ SEKALI PAKAI
2)BUANG AIR BESAR ............................... RP. 1.000,-/ SEKALI PAKAI
3)BUANG AIR KECIL ................................. RP. 500,-/ SEKALI PAKAI

CARA PEMUNGUTANNYA DIATUR SEBAGAI BERIKUT :
a. PEMAKAIAN LOS SETIAP BULAN
b. PEMAKAIAN PELATARAN SETIAP HARI
c. PEMAKAIAN PASAR BEDUK SEKALI PENYELENGGARAAN
d. PEMAKAIAN MEJA DAN ATAU PAYUNG MEJA SETIAP HARI
e. PEMAKAIAN WC UMUM/MCK SEKALI PAKAI
f. PEMAKAIAN TEMPAT BONGKAR MUAT BARANG SETIAP KALI BONGKAR.

WILAYAH & TATACARA PEMUNGUTAN :
a.PEMUNGUTAN RETRIBUSI DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN SKRD, KARCIS ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN.
b.HASIL PEMUNGUTAN RETRIBUSI DISETORKAN SECARA BRUTO KE KAS DAERAH PALING LAMA 1 X 24 JAM KECUALI HARI LIBUR DAPAT DILAKUKAN PADA HARI KERJA PERTAMA BERIKUTNYA.
c.PEMUNGUTAN RETRIBUSI DILAKUKAN OLEH KANTOR PENGELOLA PASAR SEBAGAI INSTANSI PENGELOLA DAN PEMUNGUT RETRIBUSI PASAR.

SANKSI ADMINISTRASI
SESUAI PASAL 13 PERDA PEMKO JAMBI NOMOR 09 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PASAR DISEBUTKAN BAHWA :
( 1 ) SETIAP ORANG ATAU BADAN DENGAN SENGAJA MELALAIKAN KEWAJIBAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 11 AYAT (2) HURUF A DAN HURUF B DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI DENDA BERUPA BUNGA SEBESAR 2 % ( DUA PERSEN ) DARI RETRIBSI TERUTANG.
( 2 ) SETIAP ORANG ATAU BADAN YANG MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI PENCABUTAN IZIN.
( 3 ) PENCABUTAN IZIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DILAKUKAN SETELAH DIBERI PERINGATAN BERUPA TEGURAN TERTULIS SEBANYAK 3 (TIGA) KALI BERTURUT-TURUT DENGAN TENGGANG WAKTU MASING-MASING 7 (TUJUH) HARI KERJA.
( 4 ) DENDA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DISETOR KE KAS DAERAH.

5. POLICY OUTCOMES ( HASIL AKHIR )

DENGAN ADANYA RETRIBUSI PASAR TERSEBUT DIHARAPKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MENINGKAT DISERTAI DENGAN MENINGKATNYA PELAYANAN PEMERINTAH TERHADAP PARA PEMAKAIAN TEMPAT USAHA/BERJUALAN DI PASAR-PASAR YANG DIKELOLA PEMERINTAH DAERAH ATAU TEMPAT LAIN YANG DIIZINKAN DIKENAKAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PASAR.

III. KESIMPULAN

DARI ANALISA KEBIJAKAN PEMKO JAMBI TERSEBUT TENTANG RETRIBUSI PASAR MENUNJUKKAN BAHWA PEMERINTAH MEMBUAT KEBIJAKAN/ PERDA TERSEBUT MENGANDUNG MAKSUD UNTUK MENGATASI MASALAH - MASALAH DI LAPANGAN DENGAN MEMANFAATKAN PELUANG – PELUANG YANG ADA GUNA MENCAPAI TUJUAN / SASARAN YAITU UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA JAMBI.
SEBUAH KEBIJAKAN PUBLIK SEPERTI PERATURAN DAERAH, MEMILIKI SIFAT MEMAKSA DAN BERLAKU UNTUK SEMUA KELOMPOK SASARAN TANPA KECUALI. ARTINYA, SIAPA SAJA YANG MENJADI SASARAN KEBIJAKAN HARUS TUNDUK, TERMASUK MEREKA YANG MEMBUATNYA. KARENA MEMILIKI SIFAT MEMAKSA, MAKA PEMERINTAH SEBAGAI APARAT PELAKSANA DARI KEBIJAKAN DAPAT MEMAKSAKAN KEBIJAKAN DIMAKSUD KEPADA SETIAP KELOMPOK SASARAN. BAGI MEREKA YANG TIDAK MEMATUHINYA DAPAT DIKENAI SANKSI DENDA ATAUPUN PIDANA. ITU BERARTI ADALAH WAJAR JIKA SETIAP KEBIJAKAN PUBLIK HARUS DIRUMUSKAN SECARA HATI-HATI DAN HARUS BERBASIS PADA MASALAH YANG SESUNGGUHNYA.